TERBIT.ID I Sukabumi - Anggota DPR-RI Komisi lX Dewi Asmara gencar mensosialisasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat(KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) di aula Desa Pondokkaso Landeuh, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa barat.
Pantauan terbit.id, Dihadapan ratusan ibu-ibu kader Posyandu dan PKK Pondokkaso Landeuh dan sebelumnya pelaksanaan di SMK Negeri Cibadak Dewi Asmara menyampaikan, pentingnya kesehatan di lingkungan keluarga terutama kesehatan ibu hamil dan anak.
Anggota DPR-RI Komisi lX Dewi Asmara mengatakan, Memang betul karena BPJS ini meskipun sudah beberapa tahun dikenal dengan kartu sehat serta ada yang KIS intinya sama, dalam pelaksanaannya mungkin masyarakat kurang kurang informasi sehingga banyak juga yang tidak tau.
"Kenapa ya, kartu saya tiba-tiba tidak aktif, mungkin anaknya sudah pindah tinggal di alamat berbeda dengan kartu keluarga juga berbeda tapi belum melapor k BPJS sehingga saat mau d pakai kartu tidak bisa dipakai sementara sampai dengan ada pelaporan perpindahan tersebut," Jelas Dewi menirukan keluhan masyarakat.
Lebih lanjut Dewi, Ataupun sebaliknya info-info seperti misalnya wah, saya itu sekarang keadaan kurang mampu boleh ga saya ngajuin KIS yang di bayar oleh Pemerintah, boleh syaratnya mengajukan diri ke Dinas sosial tetapi bukan berarti memanfaatkan atau aji mumpung selagi gratis, sedangkan orang tersebut mampu tapi ngaku tidak punya," UjarnyaUjarnya Dewi kepada terbit.id, pada Minggu,(11/6/2023).
Misalnya dulu suaminya bisa kerja dan sekarang keadaannya kurang mampu, itu kan boleh saja mengajukan, tetapi sebaliknya yang tadinya tidak mampu tiba-tiba menjadi sukses tolong gantikan menjadi mandiri, supaya berganti untuk yang kurang memenuhi kebutuhan yang lain-lain.
" Buat yang kurang mampu bener wajib kita kita bantu, mari kita tolong bersama-sama, karena apa, mari kita budayakan saling gotong royong terhadap orang lain,"
Lebih lanjut Dewi, memang dari pusat banyak juga memberikan program-program ke daerah, sepeti PKH, UMKM, ada juga program lainnya, tetapi tentunya kerjasama Pemda menyiapkan perangkat-perangkat yang lain supaya juga bisa saling sinergi.
" Artinya anggota DPR bukan saya sendiri dan ada yang lain, jadi kita bisa bersinergi antara DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Pemda beserta reng-renganya insyaallah, karena pusat mengupayakan program misalnya dana masuk melalui DAK baik untuk puskesmas dan lain-lain," Ungkapnya.
Dewi menbahkan, Itu sebabnya kita selalu membagi tugas, yang mencari di Pusat dan mendistribusikan ada peran DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Pemda setempat,"imbuhnya.
" Harapan saya supaya masyarakat lebih mendapatkan penjelasan yang Jarang-jarang ada, kan kadang-kadang penjelasan yang bukan penjelasan sehingga mereka ada komplain, misalnya contoh tanggal 10 bayar ternyata tanggal 11 kartu sudah tidak bisa digunakan, kan itu keluhan masyarakat, tolong jangan dimatikan seperti itu,"Pungkasnya
Reporter. : Us.
Redaktur. : R.Cking.
