TERBIT.ID, Sukabumi - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pengurus Daerah (PD) Sukabumi melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, Rabu (24/7/2024). Dalam pertemuan tersebut, KAMMI meminta KPU untuk lebih transparan dalam mempublikasikan penggunaan anggaran Pemilu 2024.
Informasi dihimpun terbit.id, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sukabumi mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi untuk mempublikasikan penggunaan anggaran Pemilu 2024. Mereka menilai, keterbukaan informasi ini penting untuk memastikan anggaran yang bersumber dari APBN digunakan secara transparan dan akuntabel.
Adi Rizki, Staf Departemen Kebijakan Publik PD KAMMI Sukabumi, menyampaikan bahwa transparansi penggunaan anggaran adalah suatu keharusan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
KPU Kota Sukabumi diketahui menerima anggaran sebesar Rp.40 miliar untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Rinciannya, pada tahun 2022 sebesar Rp.4 miliar, tahun 2023 sebesar Rp.13 miliar, dan tahun 2024 sebesar Rp.23 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dalam audiensi tadi, kami menekankan pentingnya keterbukaan informasi penggunaan anggaran Pemilu 2024," ujar Adi dalam keterangan tertulisnya kepada media.
Adi menambahkan, KPU sebagai badan publik wajib menginformasikan penggunaan anggaran kepada masyarakat. "Keterbukaan informasi ini sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui untuk apa saja anggaran tersebut digunakan," imbuhnya.
Selain mendorong keterbukaan informasi anggaran, PD KAMMI Sukabumi juga berkomitmen untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Mereka menyatakan kesiapan untuk menjadi Lembaga Pemantau Pilkada (LPP).
"Pada Pilkada 2024 nanti, PD KAMMI Sukabumi akan terlibat langsung sebagai LPP. Ini menunjukkan keseriusan kami dalam berpartisipasi untuk mensukseskan pesta demokrasi," tegas Adi.
Editor : R.Cking.
