TERBIT.ID, Sukabumi - Keprihatinan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, terhadap kondisi industri padat karya di Kabupaten Sukabumi yang terdampak krisis ekonomi global. Hal ini menyebabkan sejumlah pabrik terpaksa menutup operasional dan merumahkan ribuan karyawan.
Menurut data terbaru dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukabumi, empat pabrik di sektor industri padat karya telah menghentikan operasinya, mengakibatkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan.
"Saya merasa prihatin mendengar kabar ini. Dampaknya terhadap karyawan sangat besar, mereka kehilangan pekerjaan," ujar Hera Iskandar pada Selasa (16/7/2024).
Politisi Partai Gerindra ini menekankan pentingnya transfer knowledge kepada karyawan dan masyarakat yang terkena dampak PHK. "Penutupan pabrik adalah hal yang tidak bisa dihindari, namun penting bagi kita untuk memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada mereka yang terkena dampak," katanya.
Hera menjelaskan bahwa dalam dunia bisnis, pengusaha selalu mencari keuntungan dan akan berpindah ke daerah yang lebih menguntungkan. "Industri padat karya sangat tergantung pada biaya upah yang mencapai hampir 20 persen dari total biaya. Jika ada daerah lain yang menawarkan biaya lebih murah, pabrik akan berpindah," jelasnya.
Ia juga menyoroti perlunya transparansi informasi mengenai investasi yang masuk ke Kabupaten Sukabumi untuk menjaga kestabilan ekonomi. "Dinas tenaga kerja harus aktif melaporkan kepada masyarakat alasan di balik penutupan pabrik. Dari yang saya baca, biaya upah di daerah lain seperti Jawa lebih murah dibandingkan di Sukabumi," ujarnya.
Hera menambahkan bahwa pemerintah harus lebih proaktif dalam menarik investor baru untuk menggantikan pabrik yang tutup. "Sukabumi harus bisa menawarkan daya tarik yang kuat bagi pengusaha, misalnya dari segi upah buruh yang kompetitif dan infrastruktur seperti tol," ungkapnya.
Ia juga mengkritisi kurangnya upaya dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menarik hati investor. "Ini adalah tugas pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dinas terkait belum melakukan langkah-langkah yang cukup untuk menarik investasi," tutupnya.
Editor : R.Cking.
