Anggota DPRD Jawa Barat Soroti Masalah Sistem Zonasi Pendidikan dalam Reses di Sukabumi

Redaksi
Jumat, 15 November 2024 | 20:53 WIB Last Updated 2024-11-15T13:56:25Z
TERBIT.ID, Sukabumi - Sistem penerimaan siswa berbasis zonasi di SMA dan SMK menjadi perhatian utama Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Jaenudin, dalam kegiatan Reses I Tahun Anggaran 2024-2025, di kediaman H. Erwin di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jumat (15/11/2024), 

Jaenudin menyerap aspirasi masyarakat terkait berbagai kendala pendidikan, termasuk keterbatasan sekolah negeri.

“Karena jumlah sekolah negeri terbatas, penerapan sistem zonasi menimbulkan tantangan besar bagi siswa dan orang tua. Ini yang sedang kami pelajari untuk mencari solusi,” ujar Jaenudin kepada terbit.id.

Menurutnya, ketersediaan sekolah negeri belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat di wilayah tertentu. Ia menegaskan perlunya kebijakan yang lebih fleksibel dan pembangunan tambahan sekolah untuk mengatasi hambatan ini.

“Kami juga menunggu arahan lebih lanjut dari Menteri Pendidikan terkait sistem zonasi ini. Ke depan, kami akan terus membahas dan mencari jalan keluar terbaik agar sistem ini tidak lagi menjadi beban masyarakat,” jelasnya.

Dukungan untuk Infrastruktur Pendidikan

Selain isu zonasi, Jaenudin juga menyerap persoalan infrastruktur, salah satu masalah yang diungkap oleh warga adalah kerusakan Tembok Penahan Tanah (TPT). 

“Infrastruktur pendidikan juga menjadi perhatian, terutama masalah TPT. Ada infrastruktur yang menjadi kewenangan desa, kabupaten, hingga provinsi,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan fisik sekolah, termasuk infrastruktur pendukung lainnya, merupakan bagian dari kewenangan provinsi yang harus dioptimalkan.

Komitmen Menyerap Aspirasi
Jaenudin menegaskan, reses adalah bagian dari kerja konstitusi untuk menyusun perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain pendidikan, ia juga menerima masukan terkait jalan provinsi dan irigasi yang menjadi kebutuhan utama warga Desa Tangkil.

“Semua aspirasi yang menjadi kewenangan provinsi akan kami perjuangkan, termasuk peningkatan akses pendidikan dan infrastruktur yang lebih baik,” tutupnya.



Editor : R.Cking
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Anggota DPRD Jawa Barat Soroti Masalah Sistem Zonasi Pendidikan dalam Reses di Sukabumi

Trending Now

Iklan