TERBIT.ID, Sukabumi - Aktivitas tambang batu kars di Karang Numpang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunungguruh, oleh PT Mineral Bumi Harmoni (MBH), mendapat sorotan tajam dari warga setempat dan komunitas pecinta alam. Lokasi perbukitan yang dulu terkenal dengan pemandangan indah dan udara sejuk kini tidak lagi dapat digunakan untuk kegiatan camping setelah tambang mulai beroperasi.
Aktivitas tambang batu kars yang dilakukan PT Mineral Bumi Harmoni (MBH) di Karang Numpang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, memicu protes dari warga dan pecinta alam. Lokasi yang dahulu menjadi destinasi favorit untuk camping dan rekreasi kini berubah menjadi area eksplorasi tambang, menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan dan sosial.
Atuy (29), warga Kampung Legoknyenang, Desa Cikujang, menyayangkan perubahan fungsi Karang Numpang yang sebelumnya menjadi ikon wisata lokal. "Dulu banyak yang datang ke sini untuk camping, menikmati alam, dan berkumpul dengan keluarga. Sekarang semuanya berubah sejak tambang ini beroperasi," ujar Atuy, Rabu (29/1/2025).
Selain kehilangan ruang rekreasi, warga khawatir terhadap dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan, seperti kerusakan ekosistem, polusi, hingga berkurangnya cadangan air. Terlebih, lokasi tambang berada di atas pemukiman warga Kampung Legoknyenang.
Komunitas pecinta alam juga menyatakan kekecewaannya. Salah seorang pecinta alam menyebut Karang Numpang sebagai salah satu lokasi yang mendukung kesadaran lingkungan. "Sekarang akses ke puncak tidak bisa ditempuh karena jalurnya digunakan untuk tambang. Padahal, tempat ini dulu menawarkan pemandangan 360 derajat yang luar biasa, dari Gunung Gede hingga Gunung Salak," ucapnya.
Sebelum ditambang, lokasi camping Karang Numpang memiliki daya tarik unik meski hanya mampu menampung dua tenda. "Tempat ini tidak kalah menarik dengan Puncak Peuyeum di Gegerbitung. Namun, kini aksesnya sudah ditutup karena aktivitas tambang," tambah Atuy.
Warga dan komunitas pecinta alam mendesak pemerintah untuk meninjau ulang izin operasional tambang. Mereka berharap Karang Numpang dapat dikembalikan sebagai ruang publik yang mendukung rekreasi dan pelestarian lingkungan. "Karang Numpang yang dulu menjadi pelarian dari hiruk-pikuk kota kini hanya tinggal kenangan," tandas Atuy.
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cikujang, Asep Mubarok, turut mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap aktivitas tambang tersebut. "Sebagai anggota BPD dan warga terdampak, saya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan tambang ini sejak awal. Padahal, lokasi rumah saya berada di wilayah yang terkena dampak," kata Asep.
Ia juga menyoroti kurangnya transparansi terkait program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). "Hingga saat ini, kami tidak tahu apakah ada program CSR atau kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa (PAD). Kami berharap ada penjelasan dari pemerintah desa dan langkah nyata untuk mengatasi masalah ini," ujarnya.
Di sisi lain, salah seorang pekerja tambang PT MBH, Rian, menyatakan tidak mengetahui adanya keluhan dari warga dan pecinta alam. "Saya hanya bertugas memberikan surat jalan untuk armada pengangkut hasil tambang. Untuk persoalan ini, akan saya laporkan ke pimpinan," kata Rian singkat. (R.Cking).
