Saat Wapres Gibran meninjau lokasi bencana di Palabuhanratu Sukabumi. Sabtu (8/3/2025).
TERBIT.ID,Sukabumi - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meninjau langsung lokasi bencana banjir di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Sabtu (8/3/2025). Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) Diana Kusumastuti, serta Bupati Sukabumi Asep Jafar.
Dalam pantauan di lokasi, Wapres Gibran mengenakan kemeja putih khasnya, celana hitam, serta sepatu boot guna menyesuaikan dengan kondisi medan yang terdampak bencana. Saat tiba, ia langsung menyapa warga, termasuk ibu-ibu dan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar.
Salah satu titik yang dikunjungi adalah Jembatan Bojong Kopo yang amblas akibat terjangan banjir pada Kamis (5/3/2025). Menyaksikan langsung dampak bencana, Wapres Gibran segera menginstruksikan percepatan penanganan infrastruktur yang rusak.
"Wakil Presiden meminta agar Kementerian PUPR segera melakukan langkah-langkah percepatan perbaikan infrastruktur yang terdampak, termasuk jembatan yang amblas," ujar Wamen PUPR Diana Kusumastuti di lokasi bencana.
Diana juga mengungkapkan bahwa bencana banjir kali ini lebih parah dibandingkan peristiwa serupa yang terjadi pada November 2024. Sejumlah rumah warga, tempat ibadah seperti gereja dan masjid, mengalami kerusakan berat. Bahkan, dalam musibah ini, seorang ibu dan anak ditemukan meninggal dunia dalam kondisi berpelukan.
"Tadi ditunjukkan ada korban ibu dan anak yang meninggal dalam kondisi berpelukan. Bapak Wakil Presiden sangat prihatin dengan kejadian ini," tutur Diana.
Selain perbaikan infrastruktur, permasalahan sedimentasi sungai juga menjadi perhatian utama dalam kunjungan tersebut. Wapres Gibran menekankan perlunya pengerukan sungai guna mencegah banjir berulang.
"Sedimentasi sungai harus segera dikeruk agar aliran air tidak terhambat. Kami sudah berdiskusi dengan Pak Bupati, dan nanti pengerukan akan dilakukan oleh pemerintah provinsi," jelasnya.
Lebih lanjut, Diana meminta pemerintah daerah untuk memastikan bahwa warga tidak kembali bermukim di sempadan sungai demi menghindari risiko bencana serupa di masa mendatang.
"Saya berharap warga yang tinggal di sempadan sungai tidak kembali ke sana. Jika memungkinkan, wilayah tersebut diperlebar agar aliran air lebih lancar dan tidak berdampak pada permukiman warga," pungkasnya. (Rizal).
