TERBIT.ID, Sukabumi - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sukabumi Raya menggelar aksi demonstrasi ke Balaikota Sukabumi mempertanyakan transparansi penyaluran dana wakaf yang dikelola oleh Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa (YPPDB) pada Senin (14/04/2025).
Ketua IMM Sukabumi Raya, Muhammad Fajri mengungkapkan keresahan ini terjadi ketika Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki melakukan penandatanganan kerja sama dengan YPPDB untuk mengelola dana wakaf pada 27 Maret 2025 lalu. Dimana, YPPDB diyakini orientasi dari Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) dimana pendirinya adalah Ayep Zaki. Para mahasiswa menduga pengelolaan dana wakaf ini disinyalir terdapat kekuasaan Wali Kota Sukabumi.
"Setelah melakukan kajian dan investigasi terkait dana wakaf ini karena pada tanggal 27 Maret lalu telah dilakukan MoU antara Pemkot dan YPPDB (Yasasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa) mengenai pengelolaan dana wakaf. Ini mengatasnamakan Pemkot artinya harus mengutamakan asas-asas akuntabilitas, partisipasi publik dan transparansi. Tapi sampai hari ini kami menanyakan transparansi dana wakaf masih nihil karena sasarannya selain ASN, Honorer, Pegawai BLUD, BUMD dan lain sebagainya bahkan (staf) Kelurahan ada dan kami punya data juga target per tahunnya itu Rp2,8 M. Ini bukan jumlah sedikit ini jumlah besar dan kami ingin mengetahui transparansinya seperti apa," kata Fajri saat melakukan demonstrasi di depan Balaikota Sukabumi pada Senin (14/04/2025).
Dari hasil investigasi IMM Sukabumi Raya, Ketua YPPDB yang mengelola dana wakaf di Kota Sukabumi merupakan adik dari Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki. Hal ini dipercaya oleh para mahasiswa dapat menimbulkan Conflict of Interest dan Ayep Zaki sebagai Wali Kota Sukabumi menggunakan Abuse of Power.
Terkait program dana wakaf yang dicetuskan oleh Wali Kota, para mahasiswa mendukung sepenuhnya program dana wakaf tersebut. Namun, yang dikritisi oleh mahasiswa yaitu transparansinya.
"Programnya bagus, namun yang kami kritisi kenapa harus YPPDB yang memang orientasinya kepada FKDB yang disinyalir pendirinya adalah pak Ayep Zaki. Kami yakin pengelolaan dana wakaf ini akan menimbulkan conflict interest karena hari ini yang terjadi posisinya yaitu antara kakak dan juga adik yang melakukan perjanjian kerjasama itu," tegas Fajri.
Selain menuntut transparansi, mahasiswa pun menuntut agar program dana wakaf yang dikelola oleh YPPDB agar dihentikan hingga ada kejelasan mengenai transparansi dan alasan dari Wali Kota memilih yayasan yang dipimpin oleh adik kandung Wali Kota sendiri.
Setelah 3 jam berorasi dan tak ditemui oleh Wali Kota, puluhan mahasiswa IMM Sukabumi Raya ini pun akhirnya membakar ban tepat di depan gerbang masuk dan keluar Balaikota Sukabumi sebagai tanda perlawanan terhadap kebijakan program Wali Kota yang dianggap janggal.
"Sampai hari ini dengan Kemenag pun belum ada kesepakatan terkait format laporan karena Kemenag pun menolak. Hari ini pelaporannya hanya melalui flyer saja. Flyer itu bukan sebuah laporan tetapi itu adalah sebuah informasi ataupun pemberitahuan. Kita tidak tinggal diam untuk mencegah dari pada penyelewengan kekuasaan ini," tutup Fajri.
Dilansir dari laman resmi Partai Nasdem pada 10 Maret 2024, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki mengklaim telah mengumpulkan dana wakaf sebesar Rp1 M dimana dana wakaf tersebut akan dikelola untuk kepentingan masyarakat dan disalurkan setiap bulan mulai akhir Maret 2025. (Fikri).
